SMC. Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai satu-satunya pendekatan yang berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa Sahara.
Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Rabat, usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Perdana Menteri Kabinet serta Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri dan Diaspora Kenya Musalia Mudavadi pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam pernyataan tersebut, Kenya menegaskan bahwa rencana otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis atas konflik Sahara.
Kenya juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama dalam mendorong implementasi inisiatif tersebut.
“Republik Kenya menyambut baik konsensus internasional yang berkembang dan momentum yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung rencana otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Sahara.
Kenya dan Maroko menegaskan dukungan terhadap proses politik yang eksklusif di bawah naungan PBB serta mendukung implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (2024).
Selain itu, Kerajaan Maroko menyampaikan apresiasi atas pengakuan Kenya terhadap peran aktif Maroko dalam bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.
Pernyataan ini menandai semakin menguatnya dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko, yang selama ini dianggap sebagai opsi paling realistis dan dapat diterima untuk mengakhiri salah satu konflik berkepanjangan di kawasan Maghreb tersebut. 
