SMC. Republik Makedonia Utara menilai Rencana Otonomi yang diajukan Kerajaan Maroko pada tahun 2007 sebagai satu-satunya dasar penyelesaian sengketa di wilayah Sahara.

Posisi ini diungkapkan dalam Pernyataan Bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Makedonia Utara, TimčoMucunski, setelah pertemuan mereka pada hari Senin di Skopje.

Mucunski menegaskan kembali dukungan jangka panjang Makedonia Utara terhadap pembicaraan damai yang dipimpin PBB. Pembicaraan damai itu bertujuan mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama oleh para pihak. Demikian antara lain bunyi Pernyataan Bersama tersebut.

“Kerajaan Maroko dan Republik Makedonia Utara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kepemimpinan PBB dalam proses politik ini, dan menyatakan dukungan mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2756 (Oktober 2024), yang menggarisbawahi peran dan tanggung jawab para pihak dalam mengupayakan solusi politik yang realistis dan langgeng berdasarkan kompromi,” sambung pernyataan itu lagi. 

Dalam Pernyataan ini, kedua menteri juga menegaskan kembali dukungan Maroko dan Makedonia Utara atas upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB dan misinya untuk memajukan proses politik, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Sikap baru Makedonia Utara ini merupakan bagian dari momentum internasional yang mendukung inisiatif otonomi yang diajukan oleh Maroko, sebuah dinamika yang didorong oleh dorongan Raja Mohammed VI dan didukung konsensus internasional yang semakin kuat.