Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta
DINAMIKA geopolitik global kembali diuji dalam ruang sidang yang krusial di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pleno untuk mengambil keputusan penting melalui mekanisme pemungutan suara terkait perpanjangan mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas birokratis diplomatik tahunan, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam peta dukungan politik internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah tersebut.
Hasil dari pemungutan suara tersebut mencatat dukungan substansial yang datang dari 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Angka ini menunjukkan adanya sebuah konsensus politik yang kuat dan signifikan mengenai arah penyelesaian yang harus diambil oleh komunitas internasional. Dukungan mayoritas ini menegaskan bahwa sebagian besar negara melihat perlunya langkah-langkah progresif yang keluar dari stagnasi panjang. Namun, di tengah dukungan mayoritas yang begitu masif, resolusi tersebut harus menghadapi jalan buntu akibat digunakannya hak veto oleh Rusia.
Veto tunggal ini memang menghentikan adopsi formal dari draf resolusi di atas meja Dewan Keamanan. Kendati demikian, realitas politik di balik layar pemungutan suara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pengamat internasional. Signifikansi dari dukungan luas yang diperoleh draf resolusi tersebut bersifat sangat telak dan tidak ambigu. Dengan memilih untuk memberikan suara dukungan, sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas kembali menegaskan posisi mereka.
Mereka memandang bahwa Prakarsa Otonomi Maroko (Moroccan Autonomy Initiative), yang berada di bawah kerangka kedaulatan penuh Maroko, merupakan satu-satunya fondasi yang paling realistis. Opsi otonomi ini dinilai sebagai satu-satunya basis yang kredibel dan rasional untuk mengakhiri sengketa yang telah berlarut-larut selama dasawarsa tersebut. Sikap mayoritas ini mengirimkan dua pesan kunci yang sangat jelas kepada komunitas global.
Pesan pertama adalah adanya keinginan mendalam yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk segera keluar dari status quo. Status quo yang selama ini memelihara ketidakpastian telah dinilai sebagai situasi yang sama sekali tidak dapat diterima lagi oleh perkembangan zaman. Pesan kedua adalah penolakan keras terhadap segala bentuk upaya pihak manapun yang mencoba merusak proses politik. Proses politik yang sah tersebut harus didasarkan secara eksklusif pada kerangka kerja Plan Otonomi Maroko.
Jika ditarik lebih jauh ke belakang, posisi Kerajaan Maroko terhadap keberadaan MINURSO sejak awal pembentukannya selalu konsisten. Maroko senantiasa memberikan dukungan yang konstruktif terhadap mandat misi penjaga perdamaian tersebut. Akan tetapi, pergeseran lanskap politik global dan regional yang begitu cepat telah mengubah konstelasi secara radikal. Perkembangan zaman secara perlahan menjadikan mandat asli dari misi tersebut tampak anakronis.
Mandat awal tersebut dinilai semakin tidak selaras dengan realitas geopolitik dan sosiopolitik yang terjadi di lapangan saat ini. Huruf "R" yang merepresentasikan kata "Referendum" di dalam akronim MINURSO kini menjelma menjadi sebuah peninggalan dari konfigurasi masa lalu. Mempertahankan istilah dan orientasi tersebut di dalam nama serta struktur misi tampak semakin tidak relevan. Terlebih lagi jika melihat bagaimana roda proses yang dimotori oleh PBB telah berputar selama dua dekade terakhir.
Faktanya, penyelenggaraan sebuah bentuk referendum sudah tidak lagi menjadi agenda atau tujuan yang dikejar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang pemisah atau diskrepansi yang sangat mencolok di mata hukum dan diplomasi internasional. Di satu sisi, momentum internasional yang mendukung solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko terus melaju kencang. Solusi otonomi ini dipandang sebagai jalan keluar politik yang ditempuh melalui meja perundingan.
Namun di sisi lain, entitas MINURSO tetap dipertahankan dengan struktur kerangka kerja yang bersandar pada mekanisme usang. Mekanisme berbasis referendum tersebut sejatinya telah ditinggalkan dan ditolak oleh dinamika zaman. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi jujur agar lembaga internasional tidak terjebak dalam romantisme birokrasi masa lalu yang mandek.
Selain masalah nomenklatur, fungsi operasional MINURSO di lapangan turut menghadapi ujian integritas yang tidak ringan. Secara mandat resmi, misi ini dibebankan tugas utama untuk memantau kepatuhan terhadap kepatuhan gencatan senjata. Namun, situasi keamanan berubah drastis ketika front "Polisario" secara sepihak mengumumkan penarikan diri dari komitmen gencatan senjata tersebut pada tahun 2020.
Tindakan sepihak ini praktis mengubah kondisi di lapangan secara drastis bagi para personel penjaga perdamaian. Situasi baru pasca-2020 tersebut memunculkan banyak pertanyaan mendasar di kalangan pengamat pertahanan dan diplomasi. Pertanyaan itu terutama menyangkut kapasitas riil misi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh. Ketika salah satu pihak menolak komitmen dasar, relevansi dan tujuan keberadaan misi dengan format lama patut dipertanyakan kembali.
Menyikapi perkembangan sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Oktober 2026 tersebut, pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik yang terukur. Melalui Komunike resmi yang dikeluarkan oleh Kabinet Kerajaan pada 30 Oktober 2026, Maroko menegaskan kembali komitmennya. Komitmen tersebut bersifat kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata.
Di saat yang sama, Maroko juga menegaskan tekadnya untuk melindungi kepentingan nasional yang bersifat krusial. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan keutuhan teritorial negara, penjagaan ketat atas imperatif keamanan nasional, serta jaminan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warganya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bernegara yang senantiasa menempatkan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama.
Sebagai sebuah negara yang memiliki catatan sejarah panjang dan membanggakan dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, Maroko tetap memegang teguh prinsip multilateralisme. Maroko konsisten dalam menunjukkan dedikasinya untuk senantiasa menghormati seluruh kewajiban internasional yang melekat pada dirinya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari kesiapan penuh negara untuk memberikan fasilitas yang diperlukan.
Fasilitas dan dukungan penuh akan diberikan demi kelancaran proses kepulangan seluruh personel sipil maupun militer MINURSO. Keputusan ini diambil dengan semangat kooperatif tanpa melunturkan sedikit pun kedaulatan hukum nasional Maroko di wilayahnya. Transisi ini membuktikan bahwa Maroko siap menyongsong babak baru tata kelola kawasan yang lebih mandiri dan stabil.
Perkembangan mutakhir di markas besar PBB ini memberi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus berani bersikap realistis. Memaksakan keberlanjutan sebuah format misi yang telah kehilangan pijakan empirisnya hanya akan memelihara ketidakpastian. Dukungan mayoritas dari 11 anggota Dewan Keamanan merupakan sebuah indikator valid bahwa masa depan Sahara harus diletakkan di atas rel otonomi yang konstruktif.
Pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur sosial, serta stabilitas keamanan yang terus berdenyut di wilayah Sahara Maroko membutuhkan mitra internasional yang berpikiran maju. Sudah saatnya diplomasi global meninggalkan kerangka pikir masa lalu yang sarat kebuntuan politik. Stabilitas jangka panjang, perlindungan martabat manusia, dan perdamaian abadi di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap realitas politik yang progresif dan berdaulat. 
