SMC. Perdebatan panjang terkait sengketa Sahara Maroko sering kali mengabaikan realitas empiris di lapangan. Padahal, berbagai pembangunan nyata telah dilakukan dan kemajuan signifikan telah dicapai sejak wilayah tersebut kembali ke pangkuan Kerajaan Maroko pascapenarikan diri Spanyol pada tahun 1975.
Demikian pandangan Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa. Ia menyampaikan hal tersebut saat hadir sebagai petisioner untuk keempat kalinya dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah dekolonisasi.
Tahun ini, tercatat lebih dari 100 petisioner berpartisipasi dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Maroko yang kerap disebut sebagai Sahara Barat.
Dalam pidatonya, Teguh menegaskan bahwa hak atas pembangunan bukanlah sekadar konsep abstrak atau retorika normatif dalam Deklarasi PBB 1986. Hak tersebut merupakan hak asasi fundamental bagi setiap individu dan komunitas. Ia lantas menggarisbawahi efektivitas platform New Development Model (Model Pembangunan Baru) 2015 di wilayah Sahara, yang telah mentransformasi kota-kota seperti Laayoune dan Dakhla menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
"Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Ini adalah bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan," ujar Teguh di hadapan forum internasional tersebut.
Secara historis, wilayah Sahara Maroko memiliki ikatan kuat dengan Kerajaan Maroko melalui jalinan sejarah, kebudayaan, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara suku-suku setempat dan Sultan Maroko. Pada 1912, Maroko jatuh ke dalam kekuasaan kolonial Prancis, yang kemudian menyerahkan wilayah selatan kerajaan itu kepada Spanyol. Selepas kepergian Prancis dari wilayah utara pada 1956, para pejuang Maroko terus berjuang keras untuk merebut kembali teritori selatan dari cengkeraman Spanyol.
Integrasi Pembangunan dan Pengakuan Global
Dalam forum tersebut, Teguh turut memaparkan bagaimana upaya Maroko menyatukan dan membangun kembali kawasan itu kini berbuah manis. Infrastruktur strategis seperti jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla berhasil dibangun, mengintegrasikan kawasan Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik serta Afrika Barat. Selain itu, investasi masif pada sektor energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air kian memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah tersebut.
Kemajuan sosial dan politik turut mengokohkan proses integrasi ini. Tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di Provinsi Selatan pada pemilu lalu tercatat sangat impresif, yakni berada di kisaran 60 hingga 80 persen. Angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional. Proses demokratisasi tersebut juga semakin diperkuat melalui penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan oleh Raja Mohammed VI, yang menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki posisi penting tersebut.
Di kancah internasional, dukungan terhadap kedaulatan Maroko kian meluas. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya berbagai kantor konsulat jenderal negara sahabat di Laayoune dan Dakhla, serta dukungan resmi dari lebih dari 130 negara anggota PBB.
Melihat berbagai capaian gemilang tersebut, Teguh berpandangan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025)—yang dengan tegas mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko—harus dijadikan kompas dan panduan utama. Menurutnya, sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, penegakan martabat, serta perdamaian yang abadi di kawasan tersebut. 
