NEGARA-NEGARA berkembang, terutama Afrika, ingin memainkan peranan yang lebih besar dalam diskursus hak asasi manusia di dunia.
Bangsa-bangsa di Afrika, tidak mau lagi menjadi sekadar objek dari perdebatan dan eksperimen HAM.
Demikian disampaikan Raja Muhammad VI ketika membuka Forum HAM Sedunia Kedua di Marakesh, Maroko (Kamis, 27/11). Pidato Raja Muhammad VI mengkritisi standar HAM interansional yang terkadang abai terhadap kenyataan-kenyataan di banyak negara dan bangsa.
Standar HAM internasional masih memiliki bias kepentingan negara-negara besar, sementara neagra-negara yang disebut masih dalam tahap berkembang apalagi terbelakang, hanya menjadi objek dari pelaksanaan konsepsi HAM yang bias kepentingan itu.
Lebih dari 6.000 peserta dari berbagai negara menghadiri Forum yang akan diselenggarakan hingga tanggal 30 November mendatang. Forum ini adalah kelanjutan dari Forum HAM Sedunia yang digelar di Brazil tahun 2013.
Menurut Muhammad VI, konsepsi HAM internasional yang sekarang dikenal sebagai standar HAM dunia disusun tanpa melibatkan Afrika.
“Ketika Deklarasi Universal HAM diadopsi tahun 1948 hanya ada empat negara independen di Afrika. Ketika di tahun 1966 Kovenan Internasional diadopsi ada sekitar 30 negara Afrika yang memerdekakan diri mereka sendiri dari penjajahan,” sambungnya.
Karena tidak dilibatkan dalam membangun konsepsi HAM internasional, Afrika perlu memberikan kontribusi untuk memperkaya konsepsi HAM itu dengan nilai, budaya dan sejarah Afrika.
“Afrika tidak bisa sekadar menjadi konseumen dari standar internasional. Afrika tidak bisa lagi menjadi variabel kecil objek laporan internasional dan evaluasi eksternal. Benua kami cukup dewasa untuk mendapatkan tempat pada arsistektur HAM global dan memainkan peranannya secara penuh,” ujar Muhammad VI lagi.
Raja Muhammad VI juga memberikan contoh dari praktik HAM di negeri yang dipimpinnya yang mengalami kemajuan dari masa ke masa, terutama setelah Amandemen Konstitusi pada 2011.
Sebutnya ada tiga isu penting dalam Forums HAM Sedunia kali ini. Pertama adalah isu kesetaraan gender, kedua isu pasca 2015 Development Goals, dan ketiak isu migrasi internasional dan pencarian suaka.
