PEMERINTAHAN baru Maroko akan terdiri dari 30 menteri. Beberapa kementerian akan dimasukkan ke dalam satu kementerian, sementara jabatan delegate minister akan dihapuskan, kecuali untuk Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan Kepala Pemerintahan Saad Eddine Othmani kepada anggota Partai Keadilan dan Pembangunan akhir pekan lalu.

Jumlah 30 menteri ini lebih sedikit dibandingkan dengan 39 posisi menteri pada pemerintahan sebelumnya.

Othmani juga mengatakan akan mengaktifkan kembali posisi Sekretaris Negara dalam pemeriontahannya.

Othmani ditunjuk Raja Muhammad VI sebagai Kepala Pemerintahan menggantikan rekan satu partainya, Abdelillah Benkirane yang gagal membentuk pemerintahan sejak Partai Keadilan dan Permbangunan memenangkan pemilihan umum Oktober 2016 lalu.

Othmani bekerja keras selama sembilan hari untuk membangun pemerintahan koalisinya yang diperkuat oleh enam partai politik.

Keenam partai pendukung pemerintahan itu adalah Partai Keadilan dan Pembangunan, Partai Independen Nasional (RNI), Partai Gerakan Popular (MP), Partai Persatuan Konstitusi (UC), Partai Progres dan Sosialisme (PPS) dan Partai Persatuan Sosialis dan Kekuatan Rakyat (USFP).

Dalam upaya pembentukan pemerintahan sebelumnya, Abdelillah Benkirane bersumpah tidak akan melibatkan USFP yang dipimpin Idriss Lachgar.

Di berbagai jejaring media sosial Maroko, anggota masyarakat memperlihatkan ketidakpuasan terkait komposisi pemerintahan koalisi, melihat beberapa partai yang selama ini menjadi oposisi dilibatkan.

Keenam partai itu memiliki 240 kursi di parlemen dari total 395 kursi.

Menurut undang-undang yang berlaku di Maroko, partai pemenang pemilu hanya bisa membentuk pemerintahan tanpa koalisi bila memenangkan lebih dari setengah jumlah kursi di parlemen. SMC