KERAJAAN Maroko kembali menantang Aljazair untuk mengungkap berapa sebenarnya jumlah pengungsi di Kamp Tindouf. Selama ini Aljazair selalu menghalangi-halangi sensus di Kamp Tindouf yang akan dilakukan UNHCR. Padahal, itu merupakan salah satu amanat perjanjian gencatan senjata menuju perdamaian di kawasan tersebut pada tahun 1991.

Tantangan Maroko disampaikan Dutabesar Omar Hilale dalam sidang Komisi IV PBB di New York pekan lalu.

Menurut Hilale, sudah menjadi kewajiban Aljazair untuk mengumumkan kepada dunia berapa jumlah pengungsi di kamp itu. Aljazair bisa saja melaksanakan survei dengan dukungan UNHCR untuk menjamin akurasi hasil sensus. Informasi yang jelas mengenai jumlah pengungsi juga dibutuhkan untuk membantu akurasi distribusi bantuan kemanusiaan untuk pengungsi.

Dia menantang Aljazair untuk membuktikan bahwa kabar yang mengatakan jumlah pengungsi di Kamp Tindouf hanya 30 ribu orang adalah salah. Satu-satunya cara untuk mengetahui jumlah pengungsi, sambungnya lagi, adalah dengan mengizinkan UNHCR menggelar sensus.

Sudah saatnya dunia internasional mendapatkan informasi yang benar mengenai jumlah pengungsi di kamp yang digunakan Aljazair untuk menampung kelompok separatis Polisario itu.

Sejak tahun 2011 lalu, Resolusi Dewan Keamanan PBB meminta Aljazair agar mengijinkan UNHCR masuk ke Tindouf dan menghitung jumlah pengungsi. Selain untuk mengetahui asal pengungsi, sensus juga diperlukan untuk mengetahui aspirasi warga Tindouf terhadap sengketa Sahara Barat.

Sudah sejak beberapa tahun belakangan ini Alajzair dituding sengaja menyembunyikan jumlah pengungsi Tindouf dan membesar-besarkannya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bantuan kemanusiaan yang dikirimkan lembaga-lembaga kemanusiaan di bawah PBB maupun yang dikelola oleh pihak lain.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa bahan-bahan bantuan yang dimaksudkan untuk pengungsi Tindouf juga ditemukan di pasar-pasar gelap di negara-negara kawasan Sahel. Diyakini, barang-barang itu diselundupkan secara gelap dan keuntungan dari perdagangan gelap itu digunakan untuk kepentingan elit Aljazair dan Polisario.

Dalam pandangannya Dubes Hilale juga mengatakan, persoalan utama yang dihadapi pengungsi di Tindouf akibat ketidakhadiran demokrasi di tempat itu.

Pengungsi hidup dalam tekanan dan tidak diperkenankan meninggalkan Kamp Tindouf.

Ini dapat dipahami karena bagi Aljazair dan Polisario, jumlah pengungsi yang signifikan adalah basis klaim ekonomi dan politik mereka. SMC