SMC. Dukungan terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko untuk wilayah Sahara terus bertambah. Kali ini datang dari Pemerintah Denmark.
Kopenhagen menilai inisiatif tersebut merupakan landasan yang sangat baik guna mencapai solusi damai yang disepakati oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dalam sebuah keterangan kepada awak media pada Jumat, 4 September 2026.
Momentum ini berlangsung di tengah kunjungan resmi Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, ke ibu kota Denmark.
Kunjungan diplomatik tingkat tinggi tersebut menjadi sarana penting bagi kedua negara untuk membahas kerja sama bilateral serta berbagai isu strategis kawasan. Pertemuan kedua menteri luar negeri ini mencerminkan hubungan kemitraan yang kian menguat antara Kopenhagen dan Rabat.
Dalam pertemuan pers tersebut, Rasmussen menegaskan komitmen negaranya terhadap upaya perdamaian internasional di kawasan Sahara Maroko. Ia menyatakan bahwa langkah diplomatik Denmark sepenuhnya sejalan dengan kerangka kebijakan luar negeri yang diusung oleh Uni Eropa.
Secara spesifik, Rasmussen mengapresiasi pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Nomor 2797. Denmark menyambut baik ketetapan tersebut sebagai bagian integral dari proses politik yang sedang dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kepala diplomasi Denmark itu juga memuji proposal otonomi yang dirancang oleh Maroko dengan menyebutnya sebagai rencana yang kredibel. Kredibilitas ini dinilai menjadi modal krusial untuk mengurai sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.
Menurut Rasmussen, prakarsa otonomi dari Maroko memberikan kontribusi yang serius dan esensial terhadap proses dialog yang saat ini dipimpin oleh PBB. Kontribusi substantif tersebut dinilai mampu mendorong tercapainya stabilitas politik jangka panjang.
Ia kembali menegaskan bahwa rencana otonomi ini menjadi titik tolak yang ideal bagi semua pihak untuk duduk bersama merumuskan resolusi mufakat. Pendekatan realistis yang ditawarkan skema tersebut dipandang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara berkeadilan.
Sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, ketegasan Denmark ini dinilai memperkuat konsensus global di panggung diplomasi internasional. Posisi tersebut memperlihatkan dukungan nyata anggota DK PBB terhadap terwujudnya penyelesaian konflik yang konstruktif dan berkelanjutan.
Sikap Kopenhagen ini sekaligus menegaskan keikutsertaan Denmark dalam arus momentum internasional yang diinisiasi di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI. Dukungan ini semakin memperkokoh legitimasi kedaulatan Maroko atas Sahara serta memvalidasi efektivitas rencana otonomi yang diusulkan. []
