SMC. Pemerintah Republik Guinea-Bissau secara resmi menegaskan kembali dukungannya yang kuat dan tidak tergoyahkan terhadap integritas wilayah serta kedaulatan penuh Kerajaan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk wilayah Sahara.
Penegasan penting tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Komunitas Republik Guinea-Bissau, Fatumata Jau, pada hari Senin usai menggelar pertemuan bilateral di Rabat.
Dalam keterangannya kepada awak media, Fatumata Jau menyampaikan posisi politik negaranya secara tegas setelah melakukan diskusi intensif bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.
Ia menyatukan suara dengan menekankan bahwa Guinea-Bissau mendukung penuh Rencana Otonomi (Autonomy Plan) yang diajukan oleh Maroko sebagai satu-satunya jalan keluar yang realistis dan kredibel.
Menurut Jau, inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko tersebut merupakan solusi paling masuk akal untuk mengakhiri perselisihan buatan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.
Guna memperkuat bukti komitmen diplomatisnya, Fatumata Jau menyoroti langkah strategis negaranya yang telah membuka Konsulat Jenderal di kota Dakhla pada Oktober 2020 lalu.
Ia menyebutkan bahwa pembukaan kantor perwakilan diplomatik di Dakhla tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata dari kokohnya kemitraan strategis antara kedua negara bersaudara.
Langkah diplomatik Guinea-Bissau ini juga dinilai sejalan dengan momentum internasional yang dipelopori oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam menggalang dukungan global bagi kedaulatan Maroko atas Sahara.
Selain itu, Menlu Guinea-Bissau tersebut menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang semakin memperkuat posisi Rencana Otonomi Maroko di tingkat global.
Resolusi PBB tersebut mengukuhkan bahwa kerangka otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan fondasi utama untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak. 
