SMC. Ribuan keluarga Sahrawi yang tinggal di kamp pengungsian Tindouf hingga kini masih harus bertahan di tengah kondisi yang sangat sulit dan penuh keterbatasan. Di tengah situasi memprihatinkan tersebut, serangkaian kontroversi keuangan baru-baru ini muncul dan mengguncang panggung internasional, mempertanyakan transparansi pengelolaan dana serta bantuan kemanusiaan yang seharusnya mereka terima.
Berbagai tuduhan serius pun mencuat ke permukaan, mulai dari penyelewengan bantuan internasional, pengayaan diri secara pribadi, hingga praktik penipuan keuangan berskala besar. Situasi ini semakin memperdalam krisis kepercayaan antara masyarakat pengungsi di kamp dan kepemimpinan gerakan Polisario yang memegang kendali wilayah tersebut.
Salah satu sorotan utama tertuju pada tata kelola bantuan kemanusiaan di Italia yang melibatkan Fatima Mahfoud selaku perwakilan Polisario di Roma. Sejumlah aktivis Sahrawi dan kelompok oposisi mendesak adanya transparansi yang lebih ketat, menyusul laporan dari platform independen seperti Mediterranews mengenai berbagai kejanggalan dalam proyek bantuan medis dan sosial.
Mahfoud dituding memegang kendali penuh atas aliran dana tanpa pengawasan independen yang memadai dari pihak berwenang. Kritik tajam menyebutkan bahwa sumber daya yang seharusnya meringankan beban pengungsi rentan disalahgunakan untuk kepentingan para pejabat gerakan, meski klaim ini masih memerlukan verifikasi lebih mendalam.
Kasus lain yang tidak kalah menghebohkan adalah kolapsnya perusahaan Infravest for Contracting and Investment yang beroperasi di dalam kamp sejak 2022 di bawah pimpinan Sallamou Abba Ali. Para warga, pedagang lokal, serta koperasi di Rabouni dan kamp Chahid El Hafed secara serentak menuntut pengembalian dana mereka yang amblas akibat kebangkrutan perusahaan tersebut.
Kerugian akibat runtuhnya perusahaan ini ditaksir mencapai angka fantastis sekitar 886 miliar dinar Aljazair atau setara dengan 6,6 juta dolar AS. Infravest dituduh menggunakan kedok sponsor budaya dan proyek konstruksi untuk membangun kepercayaan, sebelum akhirnya menjalankan skema mirip Ponzi yang menguras habis tabungan warga Sahrawi.
Pertanyaan besar pun mengarah pada bagaimana perusahaan swasta semacam itu bisa leluasa beroperasi selama bertahun-tahun di dalam wilayah kamp yang tertutup dan termiliterisasi ketat. Dugaan kuat mengarah pada adanya keterlibatan serta keterlibatan oknum petinggi Polisario, meski pembuktian hukum dan investigasi independen mutlak diperlukan untuk memastikannya.
Akumulasi dari kedua skandal finansial ini memicu gelombang desakan global agar ada pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap aliran sumber daya di Kamp Tindouf. Bagi para pengungsi yang sudah terbeban secara ekonomi, prioritas utama mereka adalah memastikan bahwa bantuan yang datang benar-benar sampai kepada yang berhak.
Menghadapi krisis ini, komunitas internasional, Uni Eropa, serta negara-negara donor didesak untuk segera memperketat mekanisme audit independen. Langkah-langkah pengawasan seperti verifikasi populasi penerima bantuan yang valid dan akuntabilitas dana amal menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa mendatang.
Pada akhirnya, persoalan ini mengerucut pada satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan para pengungsi. Bagaimana perlindungan terhadap bantuan kemanusiaan dari praktik korupsi dan eksploitasi dapat dijamin, demi mengembalikan martabat serta keamanan hidup masyarakat Kamp Tindouf? 
