SMC. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali mencatatkan dinamika baru dalam isu Sahara Maroko. Dalam sidang yang berlangsung di New York, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, secara resmi menyambut baik adopsi Resolusi DK PBB Nomor 2797 pada 31 Oktober 2025.
Resolusi tersebut memuat dukungan penuh terhadap Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya dalam memfasilitasi perundingan. Proses ini berlandaskan pada Rencana Otonomi yang diajukan oleh Maroko, serta menegaskan bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi solusi yang paling layak.
Sikap strategis ini diumumkan secara terbuka melalui sebuah komunike bersama. Dokumen penting tersebut ditandatangani oleh Kamina Johnson Smith dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.
Penandatanganan komunike bersama ini dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Pertemuan bilateral antara kedua menteri pada Rabu, 23 September 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam isi komunike tersebut, pemerintah Jamaika menyampaikan ucapan selamat kepada Kerajaan Maroko. Apresiasi ini diberikan atas upaya diplomasi konsisten yang berhasil menggalang konsensus dan momentum internasional demi mendukung Rencana Otonomi.
Keberhasilan diplomasi Maroko ini dinilai tidak terlepas dari peran strategis kepemimpinan Raja Mohammed VI. Visi kepemimpinan tersebut diakui telah membawa pengaruh signifikan dalam memperkuat dukungan global terhadap kedaulatan Maroko.
Selain membahas isu Sahara Maroko, kedua menteri juga sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral ke depan. Mereka berkomitmen melanjutkan konsultasi politik secara berkala antara Kerajaan Maroko dan Jamaika.
Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi yang lebih erat dalam menyelaraskan posisi pada berbagai isu regional maupun internasional. Langkah ini diharapkan mampu memperluas cakupan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Hubungan diplomatik yang semakin erat ini mencerminkan tren positif dalam perluasan dukungan internasional terhadap posisi Maroko. Dukungan dari negara-negara di kawasan Karibia seperti Jamaika menunjukkan jangkauan diplomasi Maroko yang semakin luas.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menandai babak baru dalam penyelesaian sengketa regional Sahara Maroko. Komitmen bersama antara Maroko dan Jamaika di panggung PBB memperkuat legitimasi internasional terhadap Rencana Otonomi sebagai solusi utama. 
