SMC. Kerajaan Maroko mencatat sejarah baru. Selasa, 29 September 2026, Raja Mohammed VI secara resmi menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan yang baru. Penunjukan ini sekaligus mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga eksekutif di negara tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Rumah Tangga Kerajaan, pengangkatan tersebut dilangsungkan di Istana Kerajaan di Rabat berdasarkan ketentuan Pasal 47 Konstitusi. El Mansouri mendapat mandat penuh untuk membentuk kabinet pemerintahan berikutnya, menggantikan perdana menteri sebelumnya dari partai National Rally of Independents (RNI), Aziz Akhannouch. Di tingkat dunia Arab, ia tercatat sebagai perempuan kedua yang mengepalai pemerintahan setelah Najla Bouden di Tunisia.
Penunjukan ini merupakan buah dari kemenangan Partai Authenticity and Modernity Party (PAM) dalam pemilu legislatif yang dihelat pada 23 September lalu. Partai PAM keluar sebagai pemenang pertama setelah meraup 97 dari total 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).
Di posisi kedua menyusul RNI dengan 66 kursi, Partai Istiqlal dengan 65 kursi, serta Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang meraih 54 kursi. Sesuai amanat Pasal 47 Konstitusi yang berlaku sejak 2011, Raja diwajibkan menunjuk kepala pemerintahan dari partai pemenang pemilu terbanyak.
Profil dan Rekam Jejak Fatima Ezzahra El Mansouri
Lahir di Marrakech pada 3 Januari 1976, El Mansouri berasal dari keluarga praktisi hukum terkemuka. Ayahnya, Abderrahman El Mansouri, adalah seorang pengacara senior sekaligus mantan ketua asosiasi pengacara yang pernah mengabdi sebagai pacha Marrakech dan Duta Besar Maroko untuk Uni Emirat Arab.
Dari sisi akademik, El Mansouri menempuh pendidikan hukum Anglo-Saxon di Pace University, New York, meraih diploma pascasarjana hukum kontrak bisnis di Universitas Montpellier, serta gelar sarjana hukum privat dari Universitas Mohammed V di Rabat. Ia telah mendedikasikan diri sebagai praktisi hukum di Asosiasi Pengacara Marrakech sejak 2005 dengan spesialisasi di bidang hukum real estat.
Sebelum aktif di dunia politik pada usia 30-an, ia berkecimpung melalui gerakan Movement for All Democrats pada 2007 sebelum ikut membidani lahirnya Partai PAM pada 2008. Pada 2009, ia mencetak sejarah sebagai wali kota perempuan pertama di Marrakech, jabatan yang diembannya hingga 2015.
Kariernya terus menanjak: menjadi anggota parlemen, memimpin Dewan Nasional PAM (2015–2024), kembali menjabat Wali Kota Marrakech pada 2021, hingga dipercaya menduduki kursi Menteri Perencanaan Nasional, Urbanisme, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan di kabinet sebelumnya. Pada Februari 2024, ia terpilih sebagai koordinator kepemimpinan kolektif PAM. Majalah Forbes bahkan pernah menempatkannya di puncak daftar 20 perempuan muda paling berpengaruh di Afrika pada 2014.
Tantangan Koalisi dan Agenda Strategis Pemerintah
Meski partainya memenangkan pemilu, tantangan besar langsung menghadang El Mansouri. Perolehan 97 kursi PAM masih di bawah ambang batas 198 kursi yang diperlukan untuk membentuk mayoritas mutlak di parlemen. Oleh karena itu, ia harus segera merajut koalisi strategis.
Jika digabungkan dengan RNI dan Partai Istiqlal, koalisi potensial ini mengantongi 228 kursi. Meski demikian, El Mansouri menegaskan bahwa negosiasi resmi baru akan dimulai dan partainya bersikap terbuka untuk merangkul berbagai pihak demi kepentingan nasional.
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya dipastikan mengemban tanggung jawab yang amat besar. Selain memegang kendali atas kucuran investasi senilai miliaran dolar untuk menyongsong persiapan Maroko sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030—bersama Spanyol dan Portugal—pemerintah juga berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen, menekan inflasi di angka 2 persen, serta membuka sedikitnya satu juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, pihak istana tetap memegang kendali penuh atas portofolio strategis seperti pertahanan dan urusan luar negeri.
Transisi kepemimpinan ini juga berlangsung di tengah dinamika sosial yang dinamis. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini tercatat berada di angka 38 persen, sementara di sisi lain, partai oposisi PJD mencatatkan kejangkitan suara yang signifikan dengan mengusung platform penolakan terhadap normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan pemerintahan daerah, El Mansouri kini siap membawa Maroko menapaki babak baru pembangunan di tengah berbagai tantangan domestik maupun global. 
