OPERASI Guargaurat yang dimulai pada tanggal 15 Agustus lalu ditujukan untuk membersihkan kawasan di perbatasan itu dari aktifitas peredaran dan penyelundupan obat-obatan terlarang.

Hal ini ditegaskan Menteri Komunikasi, Mustapha El Khalfi.

"Operasi ini dilakukan karena ancaman ketidakamanan di daerah ini, dimana kita bisa menyaksikan perdagangan narkoba dan praktik terlarang lain terjadi di arus lalu lintas ke Mauritania," ujar Khalfi, Jumat (2/9).

Kelompok separatis Polisario yang berada di Tindouf, Aljazair, mengatakan, manuver Maroko di wilayah perbatasan dengan Mauritania itu melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani tahun 1991. Menurut Polisario, Kepolisian Maroko melintasi tembok pasir yang dibangun di dalam wilayah Maroko.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Sahara Barat, Minurso, menindaklanjuti tuduhan itu, namun tidak menemukan aktivitas seperti yang dituduhkan.

Polisario tidak puas dengan penjelasan Minurso, dan mengirimkan pasukan ke Guargaurat melalui wilayah Mauritania. Kini, kedua belah pihak berhadap-hadapan dan pertempuran bisa terjadi setiap saat.

Situasi semakin panas menyusul pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Minggu lalu (29/8) yang meminta kedua belah pihak untuk menahan diri.

Menkominfo mengatakan bahwa operasi yang mereka lakukan untuk memberantas peredaran dan penyelundupan narkoba di Guargaurat mengikuti perjanjian damai, terutama Perjanjian Milter No. 1.

Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1998 yang membatasi pergerakan pasukan militer di kawasan penyangga perdamaian.

Maroko menegaskan bahwa Gendarmerie yang dikirimkan dalam operasi memberantas narkoba itu tidak memiliki elemen militer.

“Operasi pembersihan dilakukan di Guargaurat yang termasuk dalam wilayah Sahara Maroko dan akan terus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan tetap berkordinasi dengan Minurso,” ujar Menkominfo. SMC